Badan-badan Otonom (Banom) di Bawah Naungan NU

Nahdlatul Ulama memiliki badan otonom (banom) sebagai perangkat yang bertugas menjalankan program NU sesuai dengan basis keanggotaannya. Ketua Umum setiap banom dipilih oleh anggotanya melalui forum kongres. Banom memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Adapun badan otonom terbagi menjadi dua, yakni berdasarkan usia dan keprofesian atau kekhususan lainnya. Badan otonom berdasarkan usia adalah sebagai berikut.

1.    Muslimat Nahdlatul Ulama

Anggota Muslimat NU merupakan perempuan NU. Organisasi ini lahir pada 29 Maret 1946.  Tampilnya perempuan di organisasi NU sudah terlihat ketika Muktamar Ke-13 di Menes, Banten pada tahun 1938. Bahkan, di muktamar berikutnya, di Magelang pada tahun 1939, perempuan NU sudah dipersilakan untuk memimpin jalannya sidang.

2.    Fatayat Nahdlatul Ulama

Anggota Fatayat NU adalah perempuan muda NU berusia maksimal 40 tahun. organisasi ini lahir pada 24 April 1950 di Surabaya, Jawa Timur.

3.    Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nahdlatul Ulama (NU)

Anggota GP Ansor NU adalah laki-laki muda NU yang maksimal berusia 40 tahun. Organisasi yang dibidani dan diberikan nama langsung oleh KH Abdul Wahab Chasbullah ini secara resmi masuk dalam keluarga besar NU pada 24 April 1934 ketika Muktamar Kesembilan di Banyuwangi. GP Ansor pun mengembangkan kepanduan Barisan Nahdlatul Ulama (Banoe) yang pada perkembangannya menjadi Barisan Ansor Serbaguna (Banser).

4.    Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)

Anggota IPNU adalah pelajar dan santri laki-laki NU yang berusia maksimal 27 tahun. Organisasi ini dibidani oleh KH Tolchah Manshur, Abdul Ghoni, Sofwan Kholil, dan rekan-rekannya di Semarang, Jawa Tengah pada 24 Februari 1954 saat Kongres Lembaga Pendidikan Maarif NU. IPNU juga memiliki organisasi kepanduan di bawahnya, yakni Corp Brigade Pembangunan (CBP) yang lahir pada Oktober 1964 di Pekalongan, Jawa Tengah.

5.    Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)

Anggota IPPNU adalah pelajar dan santri perempuan NU yang berusia maksimal 27 tahun. Organisasi ini lahir pada 3 Maret 1955 di Malang, Jawa Timur. IPPNU memiliki organisasi kepanduan bernama Korps Pelajar Putri (KPP) yang lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada Oktober 1964.

6.    Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Anggota PMII adalah mahasiswa. Organisasi ini lahir pada 17 April 1960 di Surabaya dengan Ketua Umum pertamanya adalah Mahbub Djunaidi. Kelahiran PMII bermula dari Departemen Perguruan Tinggi di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).

Sementara itu, badan otonom yang basis keanggotaannya berdasarkan keprofesian dan kekhususan lainnya adalah sebagai berikut.

1.    Jam’iyyah Ahlit Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyah (Jatman)

Banom ini bertugas sebagai pelaksana kebijakan NU dalam pengamalan dan pengembangan tasawuf. Organisasi para pengamal tarekat ini lahir di di Tegalrejo Magelang 16 Rabi’ul Awal 1377 H / 10 Oktober 1957. Namun, organisasi ini baru masuk dalam NU saat muktamar ke-26 di Semarang pada tahun 1979. Jatman memiliki banom untuk mahasiswa, yakni Mahasiswa Ahlit Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyah (Matan) yang diresmikan pada Januari 2012 saat Muktamar XI Jatman di Pondok Pesantren Bululawang, Malang, Jawa Timur.

2.    Jam’iyyattul Qurra wal Huffazh Nahdlatul Ulama (JQHNU)

Banom ini bertugas melaksanakan kebijakan NU dalam pengembangan kajian dan tilawatil Qur’an. Organisasi ini lahir pada 17 Ramadhan 1370 di Jakarta atas inisiasi KH Abdul Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama saat itu melihat banyaknya perkumpulan qari dan hafiz Al-Qur’an.

3.    Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)

ISNU merupakan banom pelaksana kebijakan NU dalam pengembangan, penerapan, dan tanggung jawab keilmuan. Organisasi ini lahir atas rekomendasi dari Muktamar Ke-32 di Makassar tahun 2010 dan baru dibentuk keorganisasiannya pada tahun 2012.

4.    Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi)

Sarbumusi memegang mandat NU dalam melakukan kebijakan NU di bidang pengembangan dan peningkatan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 September 1955 di Pabril Gula Tulangan, Sidoarjo Jawa Timur. Kelahirannya bermula dari Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) XX di Surabaya Tahun 1954.

5.    Pencak Silat Pagar Nusa PS

Pagar Nusa bertugas mengembangkan seni bela diri. Pasalnya, kesenian yang sudah menjadi tradisi warga NU itu mengalami penurunan. Tak ayal, para pendekar turun gunung membentuk organisasi pada 3 Januari 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. NU mengesahkan pendirian dan kepengurusannya melalui Surat Keputusan tertanggal 9 Dzulhijjah 1406/16 Juli 1986.

6.    Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu)

Banom ini ditugaskan NU untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan ustaz dan guru. Konferensi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU pada tahun 1952 mekomendasikan untuk membentuk organisasi guru NU. Selanjutnya, Ma'arif NU Surabaya yang diberi mandat untuk membentuknya berhasil mendirikan PC Pergunu Surabaya pada 1 Mei 1958. Pimpinan Pusat Pergunu berhasil dibentuk pada 14 Februari 1959.

7.    Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama

Banom ini lahir sebagai pelaksana kebijakan NU untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Organisasi ini didirikan pada Muktamar NU ke 33 tahun 2015 di Jombang, Jawa Timur.

8.    Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama (Ishari NU)

Ishari NU merupakan banom yang melaksanakan kebijakan NU dalam pengembangan budaya seni hadrah dan shalawat. Organisasi ini lahir pada tahun 1959 dan masuk menjadi banom NU pada 1961 atas permintaan Rais Aam PBNU KH Abdul Wahab Hasbullah. Penulis: Syakir NF Editor: Abdullah Alawi

Sumber: NU Online

Baca Selengkapnya

PENEGUHAN PANCASILA DALAM MUKTAMAR NU 1984

Sebagai salah satu tokoh arsitek Khittah NU 1926 dan juga berperan penting dalam ikut merumuskan pondasi hubungan Islam dan Pancasila, KH Achmad Siddiq Jember menyampaikan sebuah pidato usai terpilih sbagai Rais Aam PBNU dalam Muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo.  

Berikut salah satu cuplikan pidato Kiai Achmad Siddiq yang begitu berkesan bagi umat Islam Indonesia, khususnya Nahdliyin:

“Dengan demikian, Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh nation (bangsa), teristimewa kaum muslimin, untuk mendirikan negara (kesatuan) di wilayah Nusantara. Para Ulama dalam NU meyakini bahwa penerimaan Pancasila ini dimaksudkan sebagai perjuangan bangsa untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial.” (KH Husein Muhammad, Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus, 2015)

Ada tiga poin penting dalam pernyataan Kiai Achmad Siddiq tersebut.

Pertama, negara bangsa (nation state). Penerimaan para kiai yang mumpuni dalam ilmu agama dan mempunyai jiwa nasionalisme tinggi terhadap bentuk negara bangsa mempertegas bahwa Indonesia dengan mayoritas beragama Islam bukanlah negara agama, tetapi negara bangsa yang memegang teguh nilai-nilai agama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama dalam Pancasila.

Kedua, negara kesatuan di wilayah Nusantara atau dengan istilah lain Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kalangan pesantren, santri dan kiai berkomitmen tinggi dalam menjaga keutuhan NKRI ini. Sebab Indonesia didirikan di atas pondasi keberagaman atau kemajemukan bangsa yang terbentang di 17.504 pulau, serta mempunyai 1.340 suku, dan 546 bahasa daerah.

Spirit memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi pondasi kokoh bagi para ulama untuk terus menjaga dan merawat perjuangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945.

Cinta terhadap tanah air Indonesia bukan semata cinta buta, tetapi cinta yang dilandasi agama. Bahkan, Fatwa Resolusi Jihad KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 menyatakan dengan tegas bahwa membela Tanah Air merupakan kewajiban agama. Dalam menjaga NKRI tersebut, NU sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah (organisasi sosial keagamaan) seperti dipertegas Kiai Achmad Siddiq di atas, bukan ’penjaga biasa’, melainkan memperkuat dan merajut berbagai elemen bangsa untuk menyadari bahwa cinta tanah air merupakan salah satu upaya aktualisasi nyata keimanan seseorang.

Sehingga cinta tanah air berlaku untuk seluruh kaum beragama di Indonesia. Ini dicetuskan langsung oleh pendiri NU KH Hasyim Asy’ari yang menyatakan, hubbul wathon minal iman (cinta tanah air adalah sebagian dari iman).

Ketiga, penerimaan Pancasila oleh NU untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial. Ada dua catatan sejarah penting dalam Muktamar NU 1984 di Situbondo, ialah NU kembali ke Khittah 1926 dan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal ini pertama kali dilakukan oleh NU.

Bukan semata menyukseskan program rezim Orde Baru, tetapi lebih kepada misi bahwa Pancasila sebagai konsensus kebangsaan perlu dipertegas menjadi pondasi kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial seperti yang dimaksud Kiai Achmad Siddiq.

Sumber : NU Online

Baca Selengkapnya

Sejarah Berdirinya Ansor dan Banser

TNI dan BANSER selalu bersinergi atau saling bahu membahu mengatasi permasalahan di Negeri ini

Ansor berdiri tahun 1934

Banser berdiri 1937

Periode pembentukan TNI (1945-1947)

data Arsip kolonial Belanda menyatakan "antara tahun 1800 - 1900 dalam kurun waktu 100 tahun (1 abad) terjadi 112 kali pemberontakan kepada Penjajah Belanda, dan Semua Pemberontakan adalah Orang Islam Ahlu sunah wal jama'ah atau para santri yang di pimpin oleh Kyai dan Guru - guru thoriqoh (benih Nu, Ansor dan Banser)" hal ini memperjelas bahwa NU adalah unsur penting dalam proses kemerdekaan Indonesia.

Kelahiran Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) diwarnai oleh semangat perjuangan, nasionalisme, pembebasan, dan epos kepahlawanan. GP Ansor terlahir dalam suasana keterpaduan antara kepeloporan pemuda pasca-Sumpah Pemuda, semangat kebangsaan, kerakyatan, dan sekaligus spirit keagamaan.

Karenanya, kisah Laskar Hizbullah, Barisan Kepanduan Ansor, dan Banser (Barisan Serbaguna) sebagai bentuk perjuangan Ansor nyaris melegenda. Terutama, saat perjuangan fisik melawan penjajahan dan penumpasan G 30 S/PKI, peran Ansor sangat menonjol.

Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) dari situasi ”konflik” internal dan tuntutan kebutuhan alamiah. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathan, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubaligh, dan pembinaan kader. KH Abdul Wahab Hasbullah, tokoh tradisional dan KH Mas Mansyur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam.

Dua tahun setelah perpecahan itu, pada 1924 para pemuda yang mendukung KH Abdul Wahab –yang kemudian menjadi pendiri NU– membentuk wadah dengan nama Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air). Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU (PPNU), Pemuda NU (PNU), dan Anshoru Nahdlatul Oelama (ANO).

Nama Ansor ini merupakan saran KH. Abdul Wahab, “ulama besar” sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian ANO dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan ANO (yang kelak disebut GP Ansor) harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar Sahabat Ansor, yakni sebagi penolong, pejuang dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota ANO (GP Ansor).

Meski ANO dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal organisatoris belum tercantum dalam struktur organisasi NU. Hubungan ANO dengan NU saat itu masih bersifat hubungan pribadi antar tokoh. Baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 H atau 24 April 1934, ANO diterima dan disahkan sebagai bagian (departemen) pemuda NU dengan pengurus antara lain: Ketua H.M. Thohir Bakri; Wakil Ketua Abdullah Oebayd; Sekretaris H. Achmad Barawi dan Abdus Salam.

Dalam perkembangannya secara diam-diam khususnya ANO Cabang Malang, mengembangkan organisasi gerakan kepanduan yang disebut Banoe (Barisan Ansor Nahdlatul Oelama) yang kelak disebut BANSER (Barisan Serbaguna). Dalam Kongres II ANO di Malang tahun 1937. Di Kongres ini, Banoe menunjukkan kebolehan pertamakalinya dalam baris berbaris dengan mengenakan seragam dengan Komandan Moh. Syamsul Islam yang juga Ketua ANO Cabang Malang. Sedangkan instruktur umum Banoe Malang adalah Hamid Rusydi, sebelum TNI berdiri dan sebelum beliau memiliki gelar Mayor TNI Hamid Rusydi yaitu tokoh yang namaya tetap dikenang dan bahkan diabadikan sebagai sama salah satu jalan di kota Malang.

Salah satu keputusan penting Kongres II ANO di Malang tersebut adalah didirikannya Banoe di tiap cabang ANO. Selain itu, menyempurnakan Anggaran Rumah Tangga ANO terutama yang menyangkut soal Banoe.

Pada masa pendudukan Jepang organisasi-organisasi pemuda diberangus oleh pemerintah kolonial Jepang termasuk ANO. Setelah revolusi fisik (1945 – 1949) usai, tokoh ANO Surabaya, Moh. Chusaini Tiway, melempar mengemukakan ide untuk mengaktifkan kembali ANO. Ide ini mendapat sambutan positif dari KH. Wachid Hasyim, Menteri Agama RIS kala itu, maka pada tanggal 14 Desember 1949 lahir kesepakatan membangun kembali ANO dengan nama baru Gerakan Pemuda Ansor, disingkat Pemuda Ansor (kini lebih pupuler disingkat GP Ansor).

GP Ansor hingga saat ini telah berkembang sedemikan rupa menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia yang memiliki watak kepemudaan, kerakyatan, keislaman dan kebangsaan. GP Ansor hingga saat ini telah berkembang memiliki 433 Cabang (Tingkat Kabupaten/Kota) di bawah koordinasi 32 Pengurus Wilayah (Tingkat Provinsi) hingga ke tingkat desa. Ditambah dengan kemampuannya mengelola keanggotaan khusus BANSER (Barisan Ansor Serbaguna) yang memiliki kualitas dan kekuatan tersendiri di tengah masyarakat.

Di sepanjang sejarah perjalanan bangsa, dengan kemampuan dan kekuatan tersebut GP Ansor memiliki peran strategis dan signifikan dalam perkembangan masyarakat Indonesia. GP Ansor mampu mempertahankan eksistensi dirinya, mampu mendorong percepatan mobilitas sosial, politik dan kebudayaan bagi anggotanya, serta mampu menunjukkan kualitas peran maupun kualitas keanggotaannya. GP Ansor tetap eksis dalam setiap episode sejarah perjalan bangsa dan tetap menempati posisi dan peran yang stategis dalm setiap pergantian kepemimpinan nasional.

Dari berbagai sumber

Baca Selengkapnya